Mantan Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Ketua Umum Yapis Berikan Kuliah Umum

(Biak, 2 November 2026) - Mantan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Pusat di Tanah Papua, Dr. Drs. H. Muhammad Musa’ad, M.Si., memberikan kuliah umum di Aula B IISIP Yapis Biak, Senin (2/11/2026). Kegiatan mengangkat tema “Analisis Kebijakan Publik Sektor Publik”.

Kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik IISIP Yapis Biak. Materi pembelajaran menyoroti transformasi pelayanan publik di era globalisasi dan kesiapan organisasi dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mencakup good governance, dynamic governance, adaptive governance, dan collaborative governance. Keempat pendekatan tersebut memberi perspektif tentang landasan tata kelola, kemampuan mengantisipasi perubahan, penyesuaian pelayanan, serta kerja sama antarpemangku kepentingan.

Pada bagian good governance, materi kuliah umum memuat rumusan berikut.

“Menjamin pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, adil, responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Tata kelola adaptif dan kolaborasi

Pendekatan dynamic governance menyoroti kemampuan berpikir ke depan, mengevaluasi kembali kebijakan, dan belajar lintas batas. Pendekatan adaptif mengarahkan perhatian pada penyesuaian kebijakan serta mekanisme pelayanan dengan kondisi nyata. Adapun pendekatan kolaboratif menempatkan kerja sama berbagai aktor sebagai bagian dari penyelesaian persoalan publik.

Materi pendukung juga menghubungkan tantangan globalisasi melalui kerangka 5C dengan penyelarasan unsur internal organisasi melalui kerangka 7S. Pembahasan mencakup strategi, struktur, sistem, kepemimpinan, sumber daya manusia, keterampilan, dan nilai bersama.

Mengenai fondasi nilai bersama, materi tersebut menjelaskan:

“Nilai, budaya, dan visi bersama yang merekatkan seluruh elemen internal agar bergerak selaras di tengah ketidakpastian eksternal global.”

Bagi mahasiswa, pembahasan ini menjadi bahan untuk menghubungkan analisis kebijakan dengan kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan. Perspektif tersebut juga relevan bagi pengembangan penelitian mengenai kebijakan, perubahan organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.<